Bea Cukai Dinilai Gagal Atasi Penyelundupan

1. 

JAKARTA, PBN - Para pengusaha minta ketegasan Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk membereskan masalah penyelundupan demi melindungi pasar lokal. Apalagi modus aksi ilegal tersebut kian canggih.

Ketua Umum Asosiasi Pengu­saha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menilai, masih banyak­nya barang selundupan yang ber­e­dar di aanah air lantaran tidak ketatnya pengamanan yang di­la­kukan oleh pemerintah, ter­ma­suk oleh penegak hukum dan aparat Bea Cukai (BC).

Dikatakan, saat ini banyak pi­hak yang “bermain” terhadap ba­rang-barang selundupan atau ile­gal, termasuk oknum Bea Cukai. Menu­rutnya, selagi tidak ada ke­te­ga­san dari penegak hukum dan Bea Cukai, maka kejadian ini akan terus berlanjut.

“Jadi ting­gal ba­gaimana kete­gasan oleh pene­gak hukum dan Bea Cukai saja. Kita berharap ada ke­te­­­ga­san ya­ng se­sung­guh­nya,” kata Sof­jan, ke­marin.
Dia menyebut, ba­rang yang ke­rap diselundup­kan antara lain handphone, elek­tronik, pa­kaian, sepatu dan ma­kanan mi­nu­man.
Hal senada dikemukan Wakil Ketua Umum Kadin bidang Per­dagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur. Menurutnya, peran Bea Cukai perlu di­ting­kat­kan dalam hal pengawasan ba­rang masuk.
Dikatakan, Bea Cukai tidak bi­sa bekerja sendiri dan harus didu­kung kementerian terkait, seperti Kementerian Perdagangan. Hal itu untuk lebih memperketat pe­ngawasan sekaligus pengaman­an pasar dalam negeri.
“Masuknya barang-barang ile­gal itu membuat industri dalam ne­geri terpukul. Kita harus terus menga­wasi secara bersama-sama ki­nerja Bea Cukai,” ujar Natsir.

Kata Natsir, kinerja Bea Cukai mudah terbaca karena kini sudah trans­paran. Namun pengawasan harus lebih ketat lagi, khususnya bagi komoditas garmen, spare­part, alat elektonik dan ponsel.

Dia mengusulkan agar diberla­kukan instrumen pengamanan produk dalam negeri seperti safe­guard, menetapkan Standar Na­si­o­nal Indonesia (SNI) agar ba­rang-ba­rang impor tidak mem­banjiri pasar lokal.
Sebelumnya, Gabu­ngan For­war­der, Logistik dan Ekspedisi In­donesia (Gafeksi) DKI Jakarta mensi­nyalir maraknya barang se­lundu­pan ke Pelabuhan Tanjung Priok. Barang tersebut masuk me­lalui jalur antar-pulau. Atas dasar itu, Gafeksi DKI mendesak pemerin­tah memberlakukan kem­bali pemeriksaan dokumen untuk barang intersuler.

Selama ini, Bea Cukai hanya memeriksa barang impor dan ekspor saja, sedangkan barang antar-pulau tidak di­periksa.

Ke­tua DPW Gafeksi DKI Ja­karta Sofyan telah mere­komen­dasikan delapan masalah untuk mencegah maraknya penye­­lun­dupan. Di antaranya, pemerik­saan ketat barang antar-pulau di Pelabuhan Tanjung Priok.
Informasi yang diterima kala­ngan pengusaha menyebutkan, barang masuk ke Pelabuhan Tan­jung Priok antara lain menggu­na­kan kapal penumpang PT Pelni, kapal Ro-Ro dan kapal petikemas rute domestik dari Batam dan Kalimantan.

Inspektur Jenderal (Irjen) II Kementerian Keuangan (Kemen­keu) Murtedjo mengakui adanya beberapa oknum dari aparat Bea Cukai yang ikut terlibat pe­nye­lundupan barang-barang ile­gal.
“Kalau oknum kadang-ka­dang susah, meskipun dipantau, ada saja,” ujarnya..

Un­tuk mengurangi praktik yang di­la­kukan oknum tersebut,  pihak­nya terus mengupayakan pening­katan ni­lai-nilai, terutama inte­gritas dalam tubuh para aparat Dit­jen Bea Cukai.

Kepala Bidang Pen­­cegahan dan Penindakan (P2) Kantor Pe­layanan Utama (KPU) Ditjen Bea Cukai
Pelabuhan Tan­jung Priok Tahi Bonar Lumban Raja sebe­lumnya menyatakan, Bea Cukai sulit mencegah masuknya barang ilegal di pe­la­buhan bong­kar kare­na menggu­nakan sarana angkutan antar pulau. “Sebab Ditjen Bea Cukai tidak punya kewenangan terha­dap pengawasan barang yang meng­gunakan sarana ang­kutan antar­pulau,” dalihnya.

Dia menegaskan, sepengeta­huannya tidak ada barang impor ilegal yang lolos dari Pelabuhan Tanjung Priok. Tapi mungkin saja ada yang lolos menggunakan fa­silitas angkutan antarpulau. Ka­barnya, barang impor ilegal yang merupakan produk China itu masuk melalui Pelabuhan Tan­jung Priok,  Pelabuhan Merak, Ci­le­gon dan Ban­ten.(rmol)

Read more »

PLTA Kering, Pasokan Listrik Hilang 1.000 MW

GARUT, PB - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengungkapkan dampak perubahan iklim yang tidak menentu berpotensi menyebabkan hilangnya pasokan listrik sebesar 1.000 megawatt (MW) dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Saguling dan Cirata.

"Potensi kehilangan daya di pembangkit Saguling dan Cirata mencapai 1.000 MW karena perubahan iklim. Terjadi pendangkalan yang membuat debit air menipis dan lingkungan di sekitar PLTA rusak. Itu akibat ulah manusia dan PLN terkena," ujar Direktur Operasional Jawa-Bali PLN, I Ngurah Adyana di sela kunjungan kerja ke Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Kamojang, Garut, Jawa Barat, Jumat 18 Maret 2011.

Adyana menjelaskan, pembangkit PLN, khususnya PLTA, memang menjadi instalasi pembangkit yang paling terkena dampak dari perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu. Hilangnya pasokan daya listrik juga disebabkan kerusakan lingkungan di sekitar PLTA.

Penurunan debit air, Adyana menjelaskan, mulai dirasakan sejak Februari
dan diperkirakan berlanjut hingga April 2011. Anomali cuaca pada tahun ini juga dianggap berbeda jika dibandingkan tahun lalu. Jika pada 2010 debit air yang semula diperkirakan hanya 6 persen dari biasanya, ternyata masih bisa menampung air hingga 10 persen. "Tahun ini, airnya tidak ada, sehingga kehilangan 1.000 MW," ujar dia.

Meskipun telah kehilangan pasokan listrik sebesar 1.000 MW, PLN menjamin masyarakat yang bermukim di Jawa-Bali tidak perlu khawatir akan adanya pemadaman listrik. Sebab, dari beban puncak Jawa-Bali yang mencapai 18.400 MW, kapasitas listrik yang dimiliki pada sistem pembangkit listrik itu mencapai 22.500 MW.

PLN juga bakal memperoleh tambahan pasokan dari sejumlah pembangkit hasil dari program percepatan pembangkit listrik 10 ribu MW yang sudah beroperasi pada 2011.

"Tidak semua hidup maksimum. Kemampuan pasokan 20 ribu MW, biasanya untuk cadangan 1.500 MW. Dengan hilang 1.000 MW, sisanya hanya 500 MW, sehingga pas-pasan," tuturnya.

Read more »