Gugatan SK Mendagri Dikabulkan PTUN

Rudi HM Samin

  Kader PKS Kebakaran Jenggot

DEPOK, PBN - Konflik pemilukada Kota Depok Jawa Barat terkait dikabulkannya gugatan SK Mendagri terkait pelantikan Walikota Depok. Kendati Nur Mahmudi Isma’il sebagai walikota versi KPUD telah mengakui adanya proses hukum yang sedang berlangsung di PTUN Jakarta,  berkaitan dengan gugatan SK Mendagri, bahkan ia mengutus delapan kuasa hukumnya dari Pemkot Depok untuk menjadi tergugat. 

“Namun Ketua Fraksi PKS DPRD Depok Muttaqien, tampaknya kebakaran jenggot, bahkan ia mengusulkan agar BK-Pri mencabut gugatannya sebab takut jagonya kalah dalam persidangan di PTUN Jakarta, kata Ketua Majelis Pertimbangan Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Depok, Rudi HM Samin, kepada wartawan Kamis (29/9) dikantornya

Menurut Rudi, produk dan kebijakan Nur saat ini adalah cacat hukum,  karena pelantikannya sebagai Walikota Depok mencedrai proses hukum yang sedang berlangsung di PTUN Jakarta. Bahkan diperkuat oleh keputusan PTUN Bandung yang sudah inkrah serta putusan PT TUN Jakarta.

Dalam putusan itu, Partai Hanura Depok dimenangkan dalam kasus dukungan ganda parpol itu kepada BK-pri dan Yudistira ( Yuyun-Pradi ) sehingga jelas suara Hanura untuk BK-Pri. Putusan itu juga memerintahkan kepada KPUD Depok untuk melaksanakan Pemilukada ulang di Depok. “ Nah sekarang BK-Pri Menggugat Mendagri seputar SK pelantik walikota, koq malah diusulkan oleh kader PKS untuk dicabut,” tuturnya

Sama halnya dengan Zainul Rafli.SH selaku anggota tim kuasa hukum pasangan calon walikota Depok Badrul Kamal -A.Supriyanto mengungkapkan, bahwa untuk menguatkan di kabulkannya gugatan oleh PTUN Jakarta , pihaknya telah mengajukan sebanyak 24 alat bukti

“ Ke 24 bukti itulah gugatan kami dikabulkan oleh PTUN Jakarta. Ini menandakan bahwa apa yang diprediksi oleh kami dan masyarakat bahwa penyelengaraan pemilukada Kota Depok, memang benar cacat hukum, “ tandas Zainul.(RS)

Posted in: Bodetabek,depok